MEMBANGUN PILAR DESA BERDIKARI

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dengan pendekatan pemberdayaan. Instrumen proses pemberdayaan dilakukan dengan komponen program: pertama; pengembangan masyarakat dengan tujuan membangun kesadaran kritis dari kemandirian masyarakat; kedua, adanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai stimulan untuk memancing keswadayaan masyarakat; ketiga; peningkatan kapasitas aparat pemerintah lokal, dan keempat, bantuan pengelolaan dan pengem-bangan program yang meliputi penyediaan konsultan, fasi-litator, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, memperoleh total anggaran BLM PNPM Perdesaan sebesar Rp. 763.452.500.000,- untuk 425 kecamatan (29 kabupaten). Dengan pendam-pingan 1.060 orang Fasilitator dan Konsultan, proses perencanaan dengan pendekatan pemberda-yaan telah mampu mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam pengambilan keputusan. Dana BLM kegiatan direncanakan berdasar penggalian gagasan dan diputuskan sendiri oleh masyarakat.

Infrastruktur Perdesaan

Kegiatan Infrastruktur (termasuk kesehatan, pendidikan dan fasum) mencapai sebesar 81% atau sebesar Rp. 615.694.700.550,- dari alokasi dana BLM Provinsi Jawa Tengah. Dana stimulan tersebut mampu memancing dana swadaya masyarakat sebesar 7,63% atau Rp. 47.000.871.710,-. Pendekatan pemberdayaan terbukti menumbuhkan sense of belonging (rasa memiliki) dari masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

Dana tersebut dapat membangun sarana-prasarana berupa Jalan sepanjang 1.716.316 meter, Jembatan sebanyak 159 Unit atau akumulatif sepanjang 2.377 meter, Pasar sebanyak 73 unit atau seluas 3.737 m², Irigasi sepanjang 306.037 meter, Air bersih sebanyak 125 unit sepanjang 145.606 meter; Gedung Pendidikan sarana penunjang sebanyak 6.048 Unit atau seluas 69.425 m²; Gedung kesehatan dan sarana penunjang sebanyak 1.277 Unit atau seluas 10.870 m²; dan bangunan-bangunan lain sejumlah 1.417 unit. Sarana-prasarana tersebut dimanfaatkan secara langsung lebih dari 5.118.673 orang, dimana 2.526.389 orang diantaranya kaum Perempuan dan juga sebanyak 2.468.595 orang pemanfaat dari orang miskin (RTM). Kegiatan sarana-prasarana tersebut tersebar di 5.968 desa atau 91% dari desa lokasi PNJPM-MPd se- Jawa Tengah (6.575 desa). Dengan kegiatan pembangunan tersebut mampu menyerap lapangan pekerjaan sebanyak 2.560.165 HOK bagi sejumlah 190.538 orang. Dari jumlah pekerja tersebut 66% atau 124.946 orang diantaranya adalah dari keluarga RTM.

Pembangunan Infrastruktur spektakuler yang mampu dibangun masyarakat dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang ada, memanfaatkan potensi yang ada di desa dan semangat yang menyala diantaranya adalah :

Pertama, Jembatan Banjir Limpas panjang bentang 81 meter di desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Biaya konstrukti sebesar Rp. 335.358.000,- dari BLM PNPM-MPd sebesar Rp. 300.008.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp. 35.350.000,- Jembatan dengan bentang panjang dibangun memakan biaya besar namun cukup murah bila dibandingkan pelaksanaan oleh rekanan dan mampu mendorong peningkatan swadaya yang semula Rp. 29.340.000,- Jembatan yang mempunyai manfaat sangat besar, mampu membuka keterisoliran dusun Pengkok dari komunitas masyarakat desa Jlumpang.

Kedua, Jembatan Gelagar Besi Panjang 54 meter di desa Pasir kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang. Biaya konstrukti sebesar Rp. 382.583.500,- dari BLM PNPM-MPd sebesar Rp. 347.789.500,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp. 34.794.000,-. Jembatan gelagar besi lantai beton yang sangat panjang, dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dengan biaya yang besar dan waktu pengerjaan yang cukup lama sebentar lagi akan terujud dan dapat dimanfaatkan, tinggal pengerjaan railing jembatan. Dengan tekad yang kuat dan semangat gotong royong yang tinggi harapan masyarakat yang sangat diidam-idamkan cukup lama untuk memutus belenggu pembatas alam sungai yang lebar dapat terwujud dengan adanya bantuan stimulan dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Ketiga, Air Bersih panjang 7.800 meter di desa Pucakwangi kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal. Biaya konstruksi sebesar Rp. 312.330.000,- dari BLM PNPM-MPd sebesar Rp. 212.330.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp. 100.000.000,- Air bersih yang sangat didambakan masyarakat sejak lama, dengan kondisi dan keterbatasan yang ada masyarakat rela berswadaya yang begitu besarnya demi mewujudkan impiannya yang merupakan kebutuhan hajat hidup manusia.

Ekonomi Kerakyatan

Performance UPK di seluruh Jawa Tengah (462) yang terbagi sebanyak 425 UPK di lokasi kecamatan program dan 37 UPK di kecamatan pashe out. Jumlah asset produktif UPK sampai saat ini baik SPP maupun UEP sudah mencapai Rp 1.692.708.392.496,- yang terdiri dari saldo kas dan bank sebesar Rp 314.027.712.189,- dan sisanya sebesar Rp 1.378.680.680.307,- merupakan saldo pinjaman di masyarakat.. Bila dilihat perkembangan performance UPK pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2013 ada kecenderungan meningkat secara signifikan yaitu dari Modal Awal, Aset, Surplus Berjalan, Surplus Ditahan dan Alokasi Dana Sosial dari surplus UPK. Selama tahun 2013 UPK berhasil memperoleh surplus berjalan sebesar Rp 244.699.595.944,- atau rasio 17,75% terhadap saldo pinjaman atau masih berkategori baik di atas 10% standar nasional. Dari surplus tersebut apabila minimal 15% dialokasikan untuk RTM absolut, maka UPK dalam tahun 2013 dapat memberikan dana sosial lebih dari Rp 24.169.665.677,- kepada masyarakat miskin

UPK di Jateng dalam kondisi sehat dan cukup sehat (454 UPK) dan hanya 8 UPK dalam kondisi kurang sehat. Kondisi ini sebenarnya ironis dengan kemampuan UPK memenuhi syarat untuk dapat mengakses BLM SPP 2014 yaitu ternyata sebanyak 58,35% tidak boleh mengakses SPP BLM SPP Tahun 2014, mengingat NPL nya rata-rata di atas 10%.

Jumlah kelompok usaha yang dilayani UPK sampai saat ini mencapai 104.484 kelompok, yang terdiri dari kelompok aneka usaha sebanyak 18.387, kelompok Usaha Bersama sebanyak 731, kelompok SPP sebanyak 73.838 dan kelompok campuran 11.528. Jumlah ini jauh di atas jumlah kelompok awal menurut SPC yaitu sebesar 53.895, dengan demikian jumlah kelompok telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu 93,87%.

Peningkatan Kapasitas

Kegiatan peningkatan kapasitas tahun 2013 yang telah berhasil dikelola bidang training PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Tengah adalah : 1) Fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan BKAD, UPK, BP UPK dan Tim Verifikasi (24 - 26 Juni 2013, Hotel Wina Wisata Bandungan - Semarang) yang dikelola oleh Bapermades Jawa Tengah, 2) Pembekalan Faskab dan Asisten Faskab PNPM Mandiri Perdesaan Jateng (09 September 2013, Aula Bapermas Prov. Jateng), 3) Pelatihan pra tugas FK-FT Tahap I (06 - 20 November 2013, Hotel Plaza Semarang), 4) Pelatihan pra tugas FK-FT tahap II, Gelombang I (13 - 25 November 2013, Hotel Sahid Kusuma Solo), 5) Pelatihan pra tugas FK-FT tahap II, Gelombang II (08 - 20 Desember 2013, Hotel New Metro Semarang), 6) pelatihan mandiri (orientasi tugas belajar mandiri, 27-28 Desember 2013, Aula Bapermasdes Prov. Jateng) FK-FT, 7)pelatihan masyarakat yang terdiri dari 14 (empat belas) item pelatihan, yakni : Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Monitoring Desa (Timon), BPD-Kades, Tim Verifikasi (TV), BKAD, UPK, BP UPK, KPMD, PL (program) dan PL UPK, Tim Pemelihara, Kader Teknik, TPM (Tenaga Pelatih masyarakat)dan pelatihan bagi kelompok khususnya Kelompok Simpan-Pinjam Perempuan (SPP), 8)TNA untuk pelaku program, masyarakat dan birokrasi, 9)peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengembangan Community Based Monitoring (CBM), 10) pengembangan RBM (Ruang Belajar Masyarakat, 11) pelatihan bagi setrawan di 8 kabupaten di lokasi pilot integrasi SPP-SPPN, dan pelatihan-pelatihan yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas hidup, 12) melakukan supervisi dan monitoring untuk memastikan tersusunnya dokumen RPJMDes di seluruh desa partisipan.

Sedangkan untuk Rakor Provinsi TA 2013 adalah sebagai berikut : 1) Rakor I, tanggal 28 - 31 Januari 2013, Hotel Regina Pemalang, 2) Rakor II, Tanggal 13 - 16 Mei 2013, Hotel Quin  Banyumas, 3) Rakor III, Tanggal 15 - 18 Juli 2013, Hotel The Sunan Solo, 4) Rakor IV, Tanggal 19 - 22 Agustus 2013, Hotel The Sunan Solo, 5) Rakor V, Tanggal 28 - 31 Oktober 2013, Hotel Lor In  Solo dan 6) Rakor VI, Tanggal 02 - 05 Desember 2013, Hotel Lor In  Solo.

Secara ringkas hasil-hasil atau output penting bidang pelatihan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desanya, sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan. Beberapa indikasinya adalah: a) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan baik di forum musrenbangdes di tingkat desa maupun musrenbangcam di tingkat kecamatan dan jenis-jenis usulan kegiatan khususnya pelatihan peningkatan kualitas hidup (PKH) yang variatif, b) meningkatnya kualitas kegiatan khususnya sarpras, c) meningkatnya pemeliharaan hasil kegiatan, khususnya yang menjadi kebutuhan dasar warga atau berdampak ekonomi, misalnya; sarana-prasarana air bersih, pasar, irigasi, dsb.

2. Pelatihan-pelatihan yang didesain untuk memberikan keterampilan khususnya guna mengembangkan usaha yang dikelola Faskab dan FK-FT sudah mulai membuahkan hasil berupa tumbuhnya kelompok-kelompok usaha baru yang mengelola usaha makanan/ minuman, kerajinan, konveksi/menjahit, serta berhasil menyuplai kebutuhan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan.

3. Secara kuantitatif, dari data CB (Capacity Building) menunjukkan pelatihan masyarakat selama tahun 2013 telah melatih sebanyak 104.946 orang terdiri dari 66.699 laki-laki atau 64 persen dan 38.247 perempuan atau 36 persen..

4. Seluruh desa partisipan PNPM Mandiri Perdesaan telah memiliki dokumen RPJMDes yang telah dinilai layak. Berikut grafik dokumen RPJMDes dengan hasil penilaian kelayakan :

Secara rinci hasil penilaian RPJMDes sangat membanggakan, dimana dari 6.681 total jumlah RPJMDes, dokumen dengan katagori memuaskan sejumlah 1.536 dokumen (23%), cukup layak 2.220 dokumen (34%) dan katagori layak 2.826 (43%).

Fasilitator Pendamping

Kehadiran Fasilitator PNPM-MPd menjadi factor kunci dalam rangka memfasilitasi dan membantu masyarakat desa mengenali masalah dan pemecahannya yang dihadapi . Mereka juga menjadi jembatan yang menghubungkan aparat pemerintahan dengan masyarakat desa, khususnya rakyat miskin. Mengingat pentingnya keberadaan Fasilitator dalam menunjang kinerja program, maka Korprov Jateng selalu mentargetkan tinggi yaitu 95% untuk pengisian fasilitator di Jawa Tengah.

Cakupan PNPM MPd Provinsi Jateng meliputi 29 Kabupaten dan 425 kecamatan. Di tingkat Kabupaten difasilitasi oleh 3 orang Faskab yaitu Faskab Teknik, Faskab Pemberdayaan dan Faskab Keuangan dan di 12 Kabupaten yang memiliki kecamatan di atas 12 kecamatan dibantu oleh Asisten Faskab Teknik dan Asisten Faskab Pemberdayaan.

Di tingkat Kecamatan difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan Teknik dan Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan, serta didukung oleh 21 Asisten Kecamatan Teknik di 21 Kecamatan dan 21 Asisten Kecamatan Pemberdayaan di 21 Kecamatan. Selama tahun 2013, dinamika fasilitator cukup tinggi, yaitu: 2 orang meninggal dunia; 3 orang di PHK kare pelanggaran kode etik; sebanyak 7 orang promosi jabatan; dan 33 orang mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

Untuk mengisi kekosongan Fasilitator Kabupaten dan Asisten Fasilitator Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah melakukan rekruitmen dengan jalur promosi, namun jika belum mencukupi barulah dilakukan rekruitmen umum. Rekruitment Faskab Keuangan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2013, jumlah pelamar 29 orang, dipanggil seleksi aktif 9

orang pelamar dan telah ditempatkan 2 orang. Sedangkan untuk rekruitmen Fasilitator Kecamatan dilakukan recruitment umum dan diumumkan lowongannya di media massa. Rekruitment FK dilakukan 2 kali yaitu pada tanggal 19 Oktober 2013 dan tanggal 19 Desember 2013. Rekruitmen pertama jumlah pelamar FK mencapai 200 orang, lulus seleksi pasif 32 orang dan lulus seleksi aktif 12 orang. Sedangkan FT jumlah pelamar 84 orang, lulus pasif 51 orang, hadir seleksi aktif 22 orang dan yang lulus seleksi aktif 12 orang. Untuk rekruitmen kedua khusus FT lamaran masuk 57, lulus seleksi pasif 32 namun yang hadir seleksi aktif hanya 17 orang. Dengan demikian per Januari 2014 semua lokasi terisi penuh 100% sehingga target 95% terlampaui.

Penanganan Masalah dan Pengaduan

Tahun 2013 tercatat sebanyak 137 pengaduan yang telah diterima oleh PNPM MPd Jateng. Pelaku yang diadukan antara lain Tim Pelaksanan Kegiatan Desa (TPKD), Kades, Pengurus UPK, Fasilitator dan anggota masyarakat sendiri. Pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti ada 131 pengaduan sedangkan 6 pengaduan lainnya masih dalam tahap klarifikasi dilapangan. Tindak lanjut dilakukan oleh Tim Korprov, Tim Faskab, Tim Fasilitator Kecamatan ataupun dari masyarakat/pemerintah daerah sendiri sesuai dengan jenjang penanganan pengaduan dari desa, kecamatan, kabupaten dan Provinsi maupun Pusat.

Penanganan masalah di PNPM Mandiri Perdesaan terbagi 2(dua) yaitu penanganan masalah melalui jalur Litigasi dan Penanganan masalah Non Litigasi atau sering disebut dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Penanganan Non Litigasi menjadi prioritas langkah penanganan terlebih dahulu, baru setelah beberapa waktu jika tidak bisa terselesaikan maka diambil langkah penanganan jalur Litigasi. sampai dengan akhir Desember 2013 tercatat dalam CHS Online 300 masalah yang dilaporkan dan yang sedang dalam penanganan dengan perincian tertuang dalam tabel berikut.

Jumlah dana yang disimpangkan/diselewengkan dari 291 masalah tersebut diatas adalah Rp 27.971.694.920,- Sedangkan dari penanganan masalah baik yang sudah selesai ataupun masih proses jumlah dana yang telah dikembalikan Rp 15.597.635.854,- atau 56%.

Dari masalah implementasi yang muncul di Prov Jateng yang diserahkan ke jalur litigasi hanya 31 Kasus (24%) yang sedang dalam proses penanganan 15 masalah dan 16 kasus lainnya telah selesai. Untuk penanganan kasus lainnya menggunakan jalur Non Litigasi.

Diakhir tahun 2013, dari masalah - masalah yang muncul dan ada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah kasus yang paling besar yang diketemukan dan menjadi hadiah akhir tahun 2013 adalah Penyelewengan dana bergulir (angka sementara) Rp 3.385.203.823 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang dilakukan oleh Sdri. Helmy Ariyatun sebagai ketua UPK Kec. Bayat. Modus yang digunakan adalah kelompok fiktif, menguasai seluruh rekening, menyalahgunakan uang angsuran, mengeluarkan biaya di luar prosedur, dan sampai dengan saat ini sedang dalam proses penanganan.

Transparansi

Hasil Pelaksanaan Bidang Kehumasan tentang pengembangan dan pengelolaan media cetak, media Online (Web), dan pengelolaan Papan informasi, telah berjalan dengan baik. Hasil pelaksanaan Bidang Jurnalistik yaitu terkait pada progress tulisan Good Practices maupun tulisan press release, advertorial, materi testimoni dan materi dialog, telah mendukung capaian program. Sedangkan hasil pelaksanaan Bidang Pengembangan Kapasitas dan Edukasi yaitu antara lain terkait pelatihan Jurnalistik FK & UPK di Pemalang dan Pokja RBM di Purbalingga. Dan IEC melakukan IST/OJT tentang jurnalistik pada setiap kesempatan supervisi dan monitoring IEC Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Untuk proses transparansi dan akuntabilitas program, capaian status Pengelolaan Papan Informasi (PI) sampai bulan Desember 2013 ada perkembangan dari bulan yang lalu, untuk Papan Informasi Kecamatan ada 407 Kec. yang selalu update (95,76%), dan 18 Kec. (4,24%) yang belum terupdate. Sedangkan untuk pengelolaan PI di Desa yaitu mencapai 5938 Desa (90,31%) yang selalu terupdate dan 637 Desa (9,69%) yang belum selalu terupdate kontennya. Sedangkan capaian status Web Kabupaten sudah ada perkembangan signifikan secara kualitas yaitu untuk melakukan update dan akses web pada akhir tahun 2013., Bahwa sudah ada 23 Kabupaten (79,31%) yang memiliki web aktif, dari 23 Kabupaten tersebut web yang dimiliki PNPM MPd ada 18 Kabupaten. Dan masih ada 6 Kabupaten (20,69%) yang tidak aktif/tidak selalu update/belum memiliki web/blogspot. Melihat capaian PI dan Web Kabupaten tersebut Provinsi Jawa Tengah telah tercapai dan terlampaui target KPI Nasional Tahun 2013

Dengan telah hadirnya Undang-Undang tentang Desa yang baru saja ditetapkan menjadi harapan sekaligus tantangan bagi upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan. Regulasi ini sangat penting arti dan keberadaanya bagi PNPM Mandiri Perdesaan. Kerja pemberdayaan dan penguatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat memiliki dasar rujukan yang pasti. Harapan yang lebih jauh, kehadiran UU tentang Desa akan semakin kondusif bagi PNPM Mandiri Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berdikari seperti visi Provinsi Jawa Tengah.

Prestasi dan Penghargaan

Prestasi terbaik Jawa Tengah 2013 adalah menjadi terbaik Nasional untuk kategori Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa (PPD). Penghargaan diberikan kepada Gubernur Jateng sebagai Pembina terbaik tingkat provinsi; kedua, kepada Bupati Pemalang sebagai Pembina tingkat Kabupaten dan ketiga, penghargaan kepada Kepala Desa Mojo Kecamatan Ulujami sebagai Desa dengan proses PPD terbaik.

Pada tataran provinsi, Evaluasi Kinerja Kelembagaan PNPM-MPd TA 2013 telah dilakukan dengan hasil ditetapkan 4 (empat) terbaik (UPK, BKAD, PPD dan PL) Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Berdasar Surat Keputusan Kepala Bapermades Jawa Tengah ditetapkan dari masing-masing terbaik tingkat provinsi, yaitu :

1. Kategori Lomba UPK, Juara I; Kecamatan Kedungbanteng  Banyumas. Juara II; Kecamatan Jatisrono  Wonogiri. Juara III; Kecamatan Ampel  Boyolali.

2. Kategori Lomba BKAD, Juara I; Kecamatan Karangsambung  Kebumen. Juara II; Moga  Pemalang. Juara III; Kecamatan Kesesi  Pekalongan.

3. Kategori Lomba PPD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa/Perencanaan Pembangunan Desa), Juara I; Desa Wonokerso, Kecamatan Tembarak Temanggung. Juara II; Desa Kelangdepok, Kecamatan Bodeh  Pemalang. Juara III; Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan  Kebumen.

4. Kategori Lomba PL (Pendamping Lokal), Juara I; Suparnyo, Kecamatan Karangawen  Demak. Juara II; Sudarli, Kecamatan Tegowanu  Grobogan. Juara III; Erny Nuriyatmi, Kecamatan Kankung  Kendal.