Diminta Lanjutkan PNPM Mandiri

Presiden Terpilih Diminta Lanjutkan PNPM Mandiri

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Nusa Tenggara Timur berharap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dapat dilanjutkan oleh presiden terpilih periode 2014-2019.

KPPI NTT berharap PNPM Mandiri pedesaan dilanjutkan presiden terpilih, karena program ini ikut mendorong pembangunan berbasis masyarakat dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan memberdayakn banyak perempuan di daerah," kata Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia NTT Anna Waha Kolin, di Kupang, Jumat.

Ia mengatakan dari dana PNPM sebesar Rp15 triliun per tahun, sebanyak Rp10 triliun di antaranya dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan oleh kaum perempuan di daerah, ucapnya.

Selain itu katanya cerita sukses dari berbagai kaukus perempuan yang ada di NTT sebagai penerima dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) telah mendorong KPPI setempat untuk menyatakan harapan bagi presiden terpilih nanti harus melanjutnka program ini.

"Karena program ini mandatnya untuk Kabinet sekarang yang berakhir 2015 Keppres-nya. Makanya nanti presiden selanjutnya diharapkan diteruskan sehingga ada kelanjutan pemebrdayaan terhadap masyarakat terutama perempuan," katanya.

Bayangkan katanya pelaksanaan PNPM Mandiri sejak 2007 hingga 2014 ini dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi.

Berikut katanya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal.

Dan mulai 2008 katanya PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.

PNPM Mandiri ini juga katanya diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen dan pemerintah daerah hingga ke titik simpul elemen terkait dalam program ini telah membawa banyak sukses yang patut diapresiasi.

"Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan," katanya.

Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaanseluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Dalam implementasinya, kata dia, perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa dan kecamatan. masyarakat memilih fasilitator desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) --satu laki-laki, satu perempuan--untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan.

KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk menggagas masa depan desa.
Sejak 2007 hingga 2013, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan telah menjangkau 5.146 kecamatan di 392 kabupaten-kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp47,8 triliun.

Alokasi anggaran tersebut diperoleh dari APBN sebesar Rp38,4 triliun dan Rp9,3 triliun dari APBD yang telah dilaksanakan ke sejumlah kegiatan, termasuk pembangunan sarana infrasturktur pedesaan, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan kegiatan ekonomi yaitu simpan pinjam bagi kelompok perempuan.

Sementara itu untuk PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 ditujukan mencakup 5.300 kecamatan di 400 kabupaten-kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp10,8 triliun.

Pagu anggaran tersebut dibagi untuk pelaksanaan kegiatan di Pusat sebesar Rp399 miliar, dana dekonsentrasi provinsi Rp1,3 triliun, serta Dana Urusan Bersama (DUB) Rp9,1 triliun(skalanewsdotcom)